MUI Desak Pembatalan Konser Andrea Bocelli di Indonesia

TVRINews, Jakarta

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah membatalkan rencana konser penyanyi tenor asal Italia, Andrea Bocelli, di Indonesia. Desakan tersebut disampaikan untuk menegaskan konsistensi pemerintah dalam menyikapi figur yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dukungan terhadap Israel.

Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof. Sudarnoto Abdul Hakim, mengatakan pemerintah perlu menerapkan sikap yang sama setelah sebelumnya membatalkan konser musisi asal Amerika Serikat, Israel Houghton, bersama grup musik Israel & New Breed.

Menurut Sudarnoto, keputusan terkait penyelenggaraan konser tidak semestinya hanya mempertimbangkan aspek hiburan dan ekonomi, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip kemanusiaan serta sikap Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

“Rencana konser Andrea Bocelli harus dibatalkan demi menjaga prinsip keberpihakan kita pada kemanusiaan,” ujar Sudarnoto, dikutip dari laman resmi MUI, Minggu, 11 Oktober 2026.

Konser Andrea Bocelli direncanakan berlangsung di Candi Borobudur pada 31 Oktober dan di Jakarta pada 3 November 2026.

Sudarnoto menjelaskan, keberatan MUI merujuk pada informasi mengenai keterlibatan Bocelli dalam kegiatan penggalangan dana untuk militer Israel atau IDF di Los Angeles pada 2010. Bocelli juga tercatat pernah menggelar konser di Tel Aviv pada 2022.

MUI menilai, apabila terdapat dukungan terhadap pendanaan militer Israel yang dinilai bertanggung jawab atas kekerasan di Gaza, hal tersebut perlu menjadi pertimbangan serius bagi pemerintah sebelum memberikan ruang bagi penyelenggaraan acara.

Selain itu, Sudarnoto menyayangkan dugaan dukungan dari kementerian terkait terhadap rencana konser tersebut. Ia menegaskan, kepentingan ekonomi dan pariwisata tidak seharusnya mengesampingkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menentang penjajahan.

“Jangan berikan panggung kepada siapa pun yang ikut mendanai pembunuh warga Gaza dan Palestina,” tegasnya.

Sudarnoto juga mengingatkan ketetapan Fatwa MUI yang mengharamkan dukungan terhadap Israel maupun pihak-pihak yang mendukung tindakan penjajahan Israel terhadap Palestina.

Ia berharap kementerian dan lembaga negara mempertimbangkan dampak sosial serta aspek kemanusiaan dalam mengambil keputusan. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan sikap masyarakat Indonesia yang mengecam kekerasan terhadap warga Palestina.

MUI pun meminta pemerintah segera menentukan sikap terhadap rencana konser tersebut. Sudarnoto menilai konsistensi kebijakan diperlukan agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap kegiatan yang dinilai bertentangan dengan prinsip kemanusiaan.

“Kami sangat mengapresiasi jika pemerintah segera mengambil sikap tegas untuk membatalkan konser ini,” kata Sudarnoto.